Indolinear.com, Kota Serang - Komitmen dan kerja sama yang kuat dari seluruh steakholder sangat dibutuhkan dalam membangun  kemandirian pangan di sebuah daerah.

Demikian disampaikan  Wakil Ketua DPRD Banten, Muflikhah saat memberikan arahan pada acara Rapat Pleno Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Banten di Aula Dinas Ketahanan Pangan KP3B, Curug, Kota Serang, Kamis (22/11/2018)

"Untuk membangun kemandirian dan ketahanan pangan, jelas seluruh steakholder harus berperan. Tidak bisa sendiri-sendiri. Misalnya hanya mengandalkan Dinas Ketahanan Pangan saja. Namun seluruh OPD harus terlibat. Misalnya Dinas PU terlibat dalam pembangunan akses jalan untuk mendukung sarana jalan yang nantinya bisa dijadikan akses ekonomi. Dan OPD lain yang terkait," ungkap politisi senior PPP Banten ini.

Kata dia, eksekutif dan legislatif juga harus memikirkan bagaimana lahan pertanian yang selama ini menjadi andalan dalam program ketahanan pangan, tidak terganggu oleh pembangunan yang lain.

"Harus ada regulasi yang bisa menjadi benteng agar lahan produktif tidak berkurang. Bahkan sebisa mungkin harus  membuka atau menambah lahan pertanian. Artinya, harus ada kebijakan pemerintah yang mendukung ketahanan pangan dan meminimalisir permasalahan atau kerawanan pangan di Provinsi Banten," pungkasnya.

Ia melihat terkait dengan ketahanan pangan di Provinsi Banten,bahwa masyarakat tidak hanya dititik beratkan atas dasar stok ketahanan pangan yang ada,tetapi permasalahanya juga tentang keterjangkauan harga,apakah masyarakat mampu tidak untuk membeli atau mampu tidak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Ini juga merupakan permasalahan, setiap saya datang ke Kabupaten/Kota yang terdiri dari 155 kecamatan,1550 desa/kelurahan,masyarakat selalu mengeluhkan mengenai harga pangan," katanya.

"Dalam kesempatan ini perlu saya informasikan bahwa ,saya bersama dengan Bapak Gubernur sudah memformulasikan terkait dengan kebijakan-kebijakan untuk bagaimana dapat memacu penguatan ekonomi masyarakat,untuk menjangkau kebutuhan masyarakat tersebut," unkapnya.

Salah satu program yang sudah direalisasikan katanya, dalam kaitan pemberdayaan masyarakat miskin,melalui program bantuan hibah langsung kepada masyarakat melalui program Jamsosratu,program ini merupakan salah satu cara bagimana masyarakat bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Andika mengharapkan bahwa permasalah-permasalahn ini bisa diselesaikan bersama,karena masalah ketahan pangan ini maslah hulu dan hilir yang di butuhkan koordinasi,komunikasi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah baik pusat,Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Sementara itu dalam kaitan tata ruang,kabupaten/Kota harus dapat memfokuskan prioritas lahan pertanian yang produktif,ini harus betul-betul di jaga dalam kaitan tata ruang.

"Provinsi Banten ini memiliki potensi pertanian yang luar biasa yaitu di wilayah selatan,lebak dan pandeglang yang memang sudah di fokuskan untuk wilayah pertanian,perkebunan,kehutanan termasuk perikanan,ini kita harapkan menjadi salah satu kekuatan dalam pembangunan ketahanan pangan yang ada di Provinsi Banten," ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Banten yang juga Kepala Dinas Ketahanan Banten Ali Fadilah mengatakan bahwa pleno dewan ketahanan pangan Provinsi Banten tahun 2018 dilaksanakan dengann tujuan unutuk menyepakati kebijakan serta melakukan evaluasi dan pengendalian dalam mewujudkan ketahanan pangan yang mencakup  bidang penyediaan pangan,distribusi pangan,cadangan pangan,penganekaragaman pangan,serta poencegahan dan penangulangan maslah pangan dan gizi Provinsi Banten.

"Diharapkan  dengan dilaksanakan rapat pleno dewan ketahanan pangan ini ,disepakatinya hasil rapat koordinasi dewan ketahanan pangan daerah Provinsi Banten  tahun 2018 yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Kesepakatan tersebut diantaranya yaitu meningkatkan komitmen dan sinergitas pemerintah daerah di semua tingkatan provinsi,kabupaten dan kota dalam mewujudkan pembangunan ketahanan pangan," ujarnya.(RKM)