Indolinear.com, Jakrta - Kementerian Sosial ( Kemensos) akan meluncurkan Kartu Penyandang Disabilitas pada peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2018 di Summarecon Mall Bekasi pada 2-3 Desember 2018. Kartu akan diserahkan secara simbolis oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Peluncuran kartu tersebut selaras dengan tema HDI 2018, yaitu Indonesia Inklusi dan Ramah Disabilitas. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi sebuah gerakan kepedulian terhadap kebutuhan para penyandang disabilitas.

"Selain penyelenggaraan yang sukses, fasilitas yang baik, dan prestasi baik, kegiatan ini harus menjadi momentum yang harus kita jaga untuk menjadikan Indonesia negara yang ramah terhadap penyandang disabilitas," ujar Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita, di Kantor Kemensos, Jakarta, Jumat (30/11/2018), dilansir dari kompas.com.

HDI 2018 akan diisi oleh 70 stan dari 16 bidang yang memamerkan berbagai produk hasil karya penyandang disabilitas. Rencananya, ribuan peserta penyandang disabilitas akan hadir. Sejumlah bantuan juga akan diberikan pada kegiatan tersebut, yaitu alat bantu dengar, seribu unit kursi roda, dan alat kesehatan.

Mengenai Kartu Penyandang Disabilitas, kartu ini dapat digunakan untuk mendata jenis kelainan yang dialami para penyandang disabilitas. Jumlah penyandang disabilitas di Indonesia pun akan bisa dihitung menggunakan kartu tersebut.

"Penyandang disabilitas ada berbagai macam kategorinya, jangan dikira semua sama. Ada kategori cacat tangan, ada yang pemakai kursi roda, dan disabilitas visual mata (ada yang total dan low vision). Belum lagi yang lain, seperti mental intelektual," ujar Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos Edi Suharto.

Pemerintah akan mengintegrasikan Kartu Penyandang Disabilitas dengan fasilitas publik untuk memudahkan dan memberikan kenyamanan kepada penyandang disabilitas. Misal, para penyandang disabilitas tidak perlu mengeluarkan ongkos saat menggunakan bus TransJakarta dan kereta jika menunjukkan kartu tersebut. Bahkan, rencananya kartu tersebut juga dapat digunakan untuk memeroleh potongan harga di toko ritel.

"Pada 2019, ditargetkan semua benefit tersebut bisa direalisasikan. Saat ini, hanya benefit untuk layanan publik dulu. Ke depan, kami akan melakukan MoU dengan BUMN dan swasta," ujar Edi.(pit)