Indolinear.com, Hanoi - Sidang tahunan Forum Parlemen Asia Pasifik (Asia Pacific Parliamentary Forum/APPF) ke-26 menjadi ajang bagi parlemen Indonesia untuk mengajak para peserta fokus pada isu kesetaraan gender yang masih relevan hingga sekarang ini.

Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) Nurhayati Assegaf, selaku inisiator sidang parlemen perempuan (women parliamentarians) pada APPF ke-26 hingga menjadi salah satu fokus untuk dibahas menilai, belum semua negara peserta menjunjung kesetaraan gender.

"Masih sangat jarang perempuan dilibatkan dalam mengambil kebijakan. Kami ingin mendorong adanya partisipasi perempuan dalam isu regional, karena dj era konflik, perempuan selalu menjadi korban," kata Nurhayati di sela-sela sidang APPF ke-26 yang digelar di Hotel JW Marriott, Hanoi, Vietnam, Kamis (18/1) pagi.

Indonesia, lanjut politisi Partai Demokrat itu, bisa dijadikan contoh dalam menempatkan peran perempuan dalam Indonesia. Tidak sedikit perempuan menjabat posisi strategis seperti menjadi kepala daerah atau menteri. Bahkan, UU Pemilu dan UU Parpol mensyaratkan keterwakilan 30% perempuan di parlemen kedati tidak pernah mencapai target.

Nurhayati meyakini, isu kesetaraan gender tidak pernah teratasi lantaran faktor budaya. Padahal, pemberdayaan perempuan berkaitan erat dengan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) khususnya dalam mengatasi diskriminasi, kemiskinan, pendidikan bahkan untuk mencapai perdamaian.

Atas dasar itu, dirinya mengusulkan draf resolusi peran perempuan sebagai agen perubahan untuk dibahas pada sidang APPF kali ini yang dihadiri sekitar 24 negara. Selain Nurhayati, turut hadir Vena Melinda, Dwi Ria Latifa dengan ketua delegasi Fahri Hamzah yang bakal bicara membahas isu keamanan. (Uli)