Indolinear.com - Provinsi Banten akan segera memiliki waduk terbesar ketiga di Tanah Air. Total tampungan Waduk Karian di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten bakal menjadi ketiga terbesar setelah Jatiluhur dan Jatigede. Waduk Karian memilik total tampungan 314,7 juta meter kubik sementara volume tampungan Jatiluhur sebanyak  2,44 miliar meter kubik dan Jatigede sebanyak 980 juta meter kubik.

Saat melakukan kunjungan ke Waduk Karian pada 4 Oktober 2017 lalu, Presiden Jokowi menargetkan pembangunan waduk yang menghabiskan anggaran Rp 1,07 triliun ini bisa lebih cepat dari target. Kontrak pembangunan proyek yang didanai EDCF Loan Ina-19 ini ditarget 20 Oktober 2019 sementara pihak pelaksana meyakini pembangunan akan rampung sebelum habis masa kontrak.

"Sampai saat ini pengerjaan konstruksi sudah mencapai 47,42 persen. Kontrak kita sampai Oktober 2019. Seperti yang disampaikan Pak Presiden ketika datang, melihat aktivitas di lapangan meminta dimajukan Juni atau Juli 2019, Insya Allah kita dukungab. Di lapangan kami lebih ekstra memastikan bendungan bisa selesai lebih cepat dari yang direncanakan," ujar Nedi Hidayat, PPK Pembangunan Bendungan Karian, di kantor pelaksana proyek.

Pembangunan spillway (pelimpah) sudah mencapai 80 persen dan ditargetkan rampun April mwndatang. Sisa pekerjaan saat ini dominan di bendungan utama. Tinggi maksimum bendungan 63,5 meter. "Ada kurang lebih satu juta kubik batu dengan kualitas dan spesifikasi tertentu yang akan kita masukkan. Artinya per hari itu ada 2.600 meter kubik batu yang harus kita masukkan," ujarnya.

Untuk mobilisasi pengangkutan batu ini, pelaksana harus membangun jalan desa dari Gunung Geblegan ke waduk sepanjang 19 KM. Jalan desa makadam 3 meter ditingkatkan menjalan jalan kelas 1 dengan lebar 14 meter. "Pascakonstruksi, jalan ini akan dikembalikan sebagai aset pemda," ujarnya.

Beberapa permasalahan yang masih dihadapai dalam pembangunan waduk ini di antaranya adalah pembebasan lahan di kawasan tumpuan. Progress pembebasan lahan baru 47 persen dan ditargetnya seluruhnya selesai rampung tahun ini. Media Ramdhan, Kepala Satker Nonvertikal Tertentu Pembangunan Bendung BBWSC3 menyatakan bahwa saat ini untuk pembebasan lahan  "Dana untuk pembebasan tanah terkait proyek strategis nasional langsung di Lembaga Manajemen Aset Negara di bawah Kementerian Keuangan," ujarnya.

Permasalahan lainnya adalah pemindahan situs makam. Di area waduk karian tersebut ada 51 situs makam masyarakat dan baru satu yang dipindahkan. "Untuk pemindahan ini kita undang tokoh agama dan masyarakat. Pada prinsipnya mereka tak mempermasalahkan karena pembangunan bendungan ini untuk kemaslahatan orang yang hidup. Dari 51 situs baru 1 situs yang kita pindahkan karena berada di lokasi utama konstruksi. Kita siapkan lahan 5 hektare untuk relokasi makam-makam ini," ujarnya.

Waduk ini akan membendung aliran Sungai Ciberang anak Sungai Ciujung. Bendungan ini kelak dapat mengairi lahan seluas 22.000 ha, memasok air baku untuk wilayah Banten dan Jakarta sebesar 14,6 meter kubik per detik, pengendali banjir dengan kapasitas tampung 60,8 juta meter kubik, dan menghasilkan tenaga listrik sebesar 1,8 MW. Kawasan ini juga bisa menjadi pengembangan wisata air. "Bendungan ini dominan untuk air baku. 78 persen untuk wilayah Banten, sisanya untuk Jakarta," ujar Tris Raditian, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian (BBWSC3).

Ia berharap, keberadaan waduk tersebut dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat, terutama bagi warga yang terdampak proyek. Dikatakan, pemda harus mempersiapkan warga sekitar agar bisa memanfaatkan keberdaaan waduk tersebut. "Dari proses pembebasan lahan, warga mendapatkan penggantian yang sangat layak. Uang itu seharusnya bisa digunakan untuk pendidikan atau pelatihan. "Setelah bendungan ini jadi, warga bisa memanfaatkannya. Bisa bekerja sesuai dengan keahliannya di sini," ujarnya.

Lebih lanjut ia juga berharap pemda menyiapkan payung hukum untuk mengatur tentang pemanfaatan dan batasan larangan di waduk. "Misalnya kita harapkan di genangan tidak boleh ada keramba karena dikawatirkan akan mengganggu dan mempengaruhi kualitas air baku yang dihasilkan. Di Waduk Jatigede larangan keramba ini sudah diterapkan," ujarnya.

NP Rahardian, Direktur Rekonvasi Bhumi juga sepakat agar sedini mungkin seluruh pemangku kepentingan mulai mengkaji terkait pemanfaatan dan batasan larangan di waduk. "Selain sebagai sumber air bakubdan teknologinya ramah lingkungan, yang terpenting adalah pasca ini terbangun kita mau ngapain? Karena kalau tidak difikirkan dari sekarang, ini akan berpengaruh pada usia bendungan," ujarnya.

Dikatakan, Rekonvasi Bhumi mendorong dibentuknya Dewan Sumber Daya Air untuk mengkoordinasikan pemanfaatan sumber daya air mulai dari hulu hingga hilir. (Gie)