Indolinear.com, Kab. Tangerang - Pemerintah Kabupaten Tangerang menyelenggarakan acara Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tentang mengantisipasi potensi ancaman dan gangguan pilkada serentak di Pendopo Bupati Tangerang, Kamis, (26/4).

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang Yusuf Herawan mengatakan dalam rangka mekanisme pengamanan antisipasi potensi ancaman dan gangguan pada pilkada Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Tahun 2018, Satpol PP akan mengadakan rapat koordinasi antara satker (Polri, TNI, OPD terkait, KPU dan Panwaslu).

Kemudian akan membuat posko pengendali pelaporan, menempatkan tim monitoring di setiap desa/ kelurahan, melakukan pengawasan terhadap tempat ketertiban umum, melakukan patroli, memonitor lokasi TPS, pengamanan Kantor Pemerintahan, KPU dan Kantor Panwaslu, serta melakukan penertiban alat peraga kampanye.

"Tentunya melihat mekanisme tersebut kami siap mengawal pilkada serentak di Kabupaten Tangerang," ucapnya, dilansir dari Metaonline.id (27/04/2018).

Adapun jumlah kekuatan anggota pengaman pada pilkada diantaranya Polresta Tangerang 1006 Anggota, Polres Metro Tangerang Kota 525 Anggota, Polres Tangerang Selatan 1208 Anggota, Kodim 0510 Tigaraksa 1002 Anggota, Satpol PP Kabupaten Tangerang 267 Anggota, Satpol PP Kecamatan 261 Anggota, Linmas 274 Anggota dan Petugas Keamanan di TPS 9026 Anggota.

Sementara, Kapolresta Tangerang Kombes Pol Sabilul Alif menegaskan Rapat Forkopimda adalah satu langkah awal menghadapi pilkada. Dalam hal ini seluruh pihak sepakat untuk bertindak tegas terkait kecurangan maupun gangguan-gangguan dalam tahapan pilkada serentak.

Polresta Tangerang, tengah menjadi satu persepsi dengan Satpol PP, KPU, Bawaslu dan Kejaksaan Tinggi dalam mengantisipasi pelanggaran pada pilkada serentak 2018. Dengan satu persepsi itu, potensi terjadinya pelanggaran sudah di antisipasi. Kalaupun ada pelanggaran yang terjadi, sudah ada Sentra menindaklanjuti.

"Kita sudah satu persepsi, Dukungan dari semua pihak ini merupakan komitmen, Saya yakin ini menjadi satu hal yang sangat bagus, dan daerah Kabupaten Tangerang akan aman. Saya percaya itu. Dari awal potensi ancaman kita kelola dulu sehingga jalannya pilkada akan aman, bilamana berani mengusik tahapan maka tindakan tegas akan ditempuh," jelasnya

Sabilul menambahkan, salah satu bentuk pelanggaran yang diwaspadai adalah money politik. Kemudian antisipasi terjadinya berita bohong melalui media sosial, kampanye hitam dan lain-lain. Ia juga menegaskan sudah ada tim yang akan memantau potensi terjadi pelanggaran tersebut. (Uli)