Indolinear.com, Kota Tangerang - Program pembangunan yang ada di Kota Tangerang diharapkan bisa benar-benar mengakomodir berbagai persoalan mendasar yang dihadapi oleh masyarakat kota Tangerang.

"Persoalan yang dirasakan oleh masyarakat saat ini itu panas, macet dan genangan. Sebenarnya bila tiga persoalan tersebut dikeroyok bareng-bareng oleh semua OPD yang ada performance kita dimata masyarakat juga akan meningkat," papar Sekretaris Daerah (Sekda) kota Tangerang Dadi Budaeri saat menutup kegiatan Penajaman Rencana Program Kegiatan tahun 2019 yang dilaksanakan di Hotel Aston Cengkareng, dilansir dari Kabar6.com (21/04/2018).

Untuk itu, lanjut Dadi, sudah sepatutnya bila perencanaan program kegiatan kedepan terfokus terhadap tiga persoalan yang memang saat ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah.

"Contoh soal kemacetan kita selalu nunggu macet dulu baru kemudian melakukan action entah itu lewat perbaikan jalan, penambahan geometri jalan atau melakukan rekayasa lalulintas. Jadi terkesan kita tidak berusaha menyelesaikan permasalahan tapi malah menunggu peluang munculnya masalah lainnya," tandasnya.

Masih soal penanganan kemacetan, Dadi juga berharap agar para ASN juga bisa menjadi pelopor penggunaan transportasi umum di kota Tangerang.

"Inikan kalau pegawai yang jumlahnya sekitar 6.000 orang bisa menjadi pelopor penggunaan angkutan umum mungkin bisa sedikit mengurangi kemacetan," ucapnya.

"Mudah-mudah kedepan kita segera bisa terapkan program satu hari tanpa kendaraan pribadi," imbuhnya.

Asisten Daerah II Pemkot Tangerang Muhtarom menyampaikan bahwa secara garis besar program pembangunan di kota Tangerang di tahun 2019 menitik beratkan kepada berbagai program inovative yang bertujuan untuk menyelesaikan dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

"Setelah dilakukan penajaman program yang diusulkan oleh OPD muncul 98 program inovative di antaranya terkait dengan urusan pekerjaan umum dan juga transportasi," katanya.

Sebagai informasi penajaman program pembangunan 2019 menjadi bagian dari proses perencanaan pembangunan yang telah melalui tahap Musyawarah Rencana Pembangunan dengan melibatkan masyarakat, sebelum kemudian dituangkan dalam APBD 2019. (Uli)