Indolinear.com, Jakarta - Parlemen Irak telah menggelar masa rapat terakhir pada hari Sabtu (30/6). Kini, negara teluk itu menjalani masa tanpa parlemen untuk kali pertama sejak mantan diktator negara itu, Saddam Hussein tersingkir pada 2003 silam.

Parlemen itu kosong menunggu para anggota baru penghitungan ulang hasil pemilu yang telah dilakukan Mei lalu.

Seperti dikutip dari Cnnindonesia.com (03/07/2018, Wakil Ketua parlemen Irak, Aram Sheikh Mohammed mengumumkan di akhir masa mandat parlemen, rapat itu dihadiri 127 dari 328 anggota.

Sejak Saddam digulingkan koalisi internasional pimpinan AS pada 2003 silam, Irak telah memiliki masa legislatif hingga tiga periode-yang satu periode kurun waktu 4 tahun.

Irak menggelar pemilihan umum (pemilu) pertama sejak terbebas dari kelompok teror negara Islam (ISIS), pada 12 Mei lalu. Lebih dari 7.000 kandidat di 18 provinsi memperebutkan 329 kursi di Parlemen Irak. Seperempatnya ditetapkan harus diisi perempuan.

Dalam pemilu itu, Aliansi Sairoon Syiah yang dipimpin Muaqtada al-Sadr berhasil unggul. Kemenangan itu mengagetkan karena Sairoon telah bertahun-tahun absen dari panggung politik Negara 1001 Malam tersebut. Koalisi Fatah pimpinan Hadi al-Amiri menempati posisi kedua, sedangkan Koalisi Nasr yang dipimpin Perdana Menteri Haider al-Abadi di urutan ketiga.

Kemenangan Sairoon itu pun mendapatkan penentangan, sehingga muncul gugatan ke Mahkamah Agung untuk membatalkan hasil pemilu. Namun, pada 27 Mei 2018, Mahkamah Agung Irak menolak gugatan untuk membatalkan hasil tersebut.

Tak hilang akal, pada 6 Juni parlemen Irak pun mengesahkan amendemen undang-undang pemilu yang memaksa Komisi Tinggi Pemilihan Independen Irak (IHEC) melakukan penghitungan ulang secara manual.

Amendemen itu juga membatalkan hasil dari pemungutan suara di luar negeri dan pemilih dari pemilih yang terlantar di provinsi seperti Anbara, Salahudin, Diyala dan Nainuwa.

Rencana penghitungan ulang itu akan dimulai pada Selasa mendatang. (Uli)