Indolinear.com, Bogor - Inspektorat Kota Bogor menggelar sosialisasi program 'Whistleblower System dan Benturan Kepentingan' di Salak Tower Hotel, Jalan Salak, Kota Bogor, Selasa (12/2/2018). Program tersebut bagian dari komitmen Pemkot Bogor untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Hadir dalam sosialisasi tersebut para Aparatur Sipil Negara (ASN) dari seluruh perwakilan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kota Bogor.

Plt Inspektorat Kota Bogor Arie Sarsono mengatakan, Whistleblower System bisa dikatakan sebagai sistem pelaporan pelanggaran di instansi pemerintah yang memberi jaminan kerahasiaan bagi saksi atau pelapor. "Jadi pelapor yang mengadukan dalam setiap proses mekanismenya dilindungi dari awal sampai akhir," ungkap Arie dilansir dari kotabogor.go.id.

Sistem ini, kata dia, sudah diimplementasikan di Pemerintahan Kota Bogor. Sejumlah pengaduan pun telah diterima Inspektorat dan ditindaklanjuti. Namun, banyak laporan yang tidak cukup mempunyai bukti, kurang data dan terkadang salah persepsi.

"Melalui sosialisasi Whistleblower ini kami ingin ASN dapat mengenali situasi Tindakan Pidana Korupsi, benturan kepentingan seperti apa, sehingga dapat melakukan pencegahan terjadinya korupsi serta tentunya meningkatkan integritas dan kewibawaan," ujarnya.

Arie menuturkan, setiap pengaduan yang masuk ke Inspektorat tidak lantas langsung ditindaklanjuti melainkan terlebih dahulu dilakukan analisa, melengkapi data dan bukti. "Jika terbukti ada tindak pidana, Inspektorat akan melaporkan ke penegak hukum. Semua ini demi menjadikan Kota Bogor bersih dan transparan," jelasnya.

Sementara itu, Plh Sekretaris Daerah Kota Bogor Achsin Prasetyo mendukung dan mengapresiasi kegiatan sosialisasi ini sebagai bagian bentuk pencegahan korupsi. Pasalnya dengan adanya Whistleblower System ini ASN dapat melaporkan tanpa perlu takut identitasnya diketahui sekaligus membantu Aparat Penegak Hukum (APH).

"Kami tidak ingin pengalaman negatif di kota lain terjadi di Kota Bogor. Sebab di 2018 tercatat ada 434 kasus korupsi yang terjadi di Pemerintahan baik pusat maupun daerah," pungkasnya.(pit)