Indolinear.com, Tangsel - Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Bangunan dan Penataan Ruang Kota Tangerang Selatan prioritas pembangunan puskemas, gedung sekolah, kantor kelurahan serta civic center. Acara Forum OPD ini berlangsung di Lembur Kuring Serpong.

Forum ini digelar bersama tiga OPD, Dinas Bangunan Dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kota Tangerang Selatan dan Dinas Pekerjaan Umum yang dihadiri oleh Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany, serta Bidang Fisik dari Komisi IV DPRD Tangsel H Sukarya dan Eeng Sulaeman.

Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany menjelaskan, forum OPD sifatnya dari atas ke bawah sudah sesuai yang direncanakan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) hingga 2021 mendatang.

"Kami dengan dewan telah membuat RPJMD 2106-2021 nanti. Yang bisa dilakukan hanya pergeseran saja yang terpenting hasilnya sesuai dengan target yang sudah dirancang 2021 ke depan.  Berbeda dengan Musrenbang kelurahan dan kecamatan usulan datang dari bawah ke atas," pesan Airin.

Kepala Dinas Bangunan dan Penataan Ruang Kota Tangerang Selatan Dendi Priyandana usai menggelar forum mengatakan kegiatan ini digelar untuk kegiatan pelaksanaan tahun 2019 mendatang. Perlunya pemantapan kembali usulan dari kelurahan dan kecamatan yang masuk pada Dinas Bangunandan Penataan Ruang.

"Kami tetap fokus pada bangunan di antaranya pembangunan gedung sekolah, kantor kelurahan, gedung puskemas, civic center dan gedung-gedung OPD," katanya.

Program strategis secara garis besar adalah tentang pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, pendidikan sekolah dasar, pendidikan mengah pertama, pengelolaan sarana air minum dan air limbah, pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana bangunan dan gedung, perencanaan tata ruang dan pengendalian dan pemanfaatan ruang.

Dalam Forum OPD ini memprioritaskan atau usulan F1 seperti pembangunan gedung-gedung OPD di antaranya, gedung tiga rumah sakit Umum Kota Tangerang Selatan, Depo Arsip, Gedung Perpustakaan, Gedung Badan Narkotika Nasional (BNN) dan gedung kejaksanaan negeri.

"Ada lima gedung yang dilakukan tahun ini hingga tahun 2019 mendatang atau multiyears masuk dalam pembangunan prioritas. Jika nanti ada anggaran lebih, usulan dari kecamatan F2 dan F3 bisa diajukan kembali," tambah ia.

Pagu indikatif 2019 untuk usulan pembangunan gedung OPD, Rp 300 miliar sedangkan untuk alokasi pembangunan usulan kelurahan dan kecamatan sebesar Rp 12 miliar. Ini baru usulan masih bisa berubah karena akan ada evaluasi dan lain-lain.

"Sekarang masih tahap usulan, nanti akan ada koreksi atau evaluasi kembali. Usulan sudah masuk dalam sistim simral mana yang prioritas utama dan kedua. F1 kecamatan dan kelurahan sekitar pagu anggaran  Rp 12,6 miliar. Sedangkan program SKPD yang ada multiyers sekitar 300 miliar. Nanti akn ada usulan-usukan misalnya di SKPD, jika anggaranya cukup kita ajukan kembali jika disetujui oleh tim TAPD," tambah ia.(Adv)