Indolinear.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fadli Zon memberikan penjelasan terkait dengan kehadiran anggota DPR yang menurun saat penyelenggaran rapat paripurna. Menurutnya, fenomena itu terjadi karena mayoritas anggota DPR kembali maju sebagai calon legislatif (caleg) di Pemilu 2019.

"Itu memang menjadi masalah kita, masalah secara keseluruhan, partai politik, fraksi-fraksi. Banyak anggota DPR yang ini sedang menjabat ini jadi caleg lagi," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dilansir dari Liputan6.com (03/03/2019).

Ia menilai, hal itu tak perlu dikhawatirkan. Meski begitu, Politikus Partai Gerindra ini berharap para anggota DPR yang kembali bertarung di Pileg 2019 bisa membagi waktunya dengan baik.

"Ini saya kira yang perlu dimaklumi juga selama untuk tidak mengganggu hal-hal penting di dalam kinerja DPR. Seperti hari ini kan kita mensahkan sebuah UU juga dan masih ada UU yang lain," ungkapnya.

"Kerja DPR bukan hanya legislasi, tapi juga pengawasan, budgeting. Saya kira hal-hal yang penting tidak ada yang terganggu," ucapnya.

Kehadiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus menurun. Tingkat kehadiran anggota DPR saat ini dari daftar hadir paripurna DPR saat pembukaan masa persidangan II 2018-2019 Rabu lalu tercatat, 241 orang dari 560 anggota DPR. Namun saat dihitung anggota yang hadir saat rapat baru kurang dari 100 orang.

Melihat fenomena tersebut Peneliti Senior LIPI, Syamsudin Haris menilai, kehadiran anggota DPR sangat penting. Tidak hanya kehadiran ide, menurut dia kehadiran secara fisik juga harus dilakukan.

"Ini penting sekali, untuk mengingatkan bagaimana manajemen kehadiran itu sangat penting," kata Syamsudin saat diskusi Populi Center dan Smart FM Network dengan bahasan, Mengapa Anggota DPR Malas?, Jakarta Pusat.

Dia mengatakan, tidak masuk akal para anggota dewan beralasan tidak hadir saat rapat lantaran mendengar aspirasi dari daerah pemilihan. Seharusnya, para anggota bisa berkomunikasi dengan mudah menggunakan media lain tanpa terjun ke lapangan.

"Lalu apa masalahnya? Komitmen itu bagi saya masih rendah. Komitmen setiap anggota pada tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat," ungkap Syamsudin.

Kemudian dia menjelaskan bukan secara keseluruhan kemalasan berlatar belakang dari para anggota.

"Apakah ini semata-mata kesalahan anggota DPR? Tidak juga, distrik (sistem) kita membentuk itu. Sistem pemilunya membentuk itu. Sistem baik pileg, maupun sistem yang lain," papar Syamsudin.

Dia juga meminta sistem dapil dikecilkan. Agar, kata dia, para anggota tidak bisa melarikan diri saat rapat di DPR.

"Kan keliatan, mana mungkin setiap anggota dewan itu betul-betul bertanggung jawab. Banyangkan dapil ketua DPR pusat bisa lebih dari 10 orang," kata Syamsudin. (Uli)