Indolinear.com, Bekasi - Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Yayan Yuliana, mengaku belum bisa memastikan apakah ada rekayasa lalu lintas di ruas jalan arteri atau tidak akibat imbas rencana sistem Ganjil-Genap di Tol Jakarta-Cikampek.

Sementara ini, Pemerintah Kota Bekasi akan menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan Satuan Lalu Lintas Polres Metro Bekasi Kota, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dan Dewan Transportasi Kota Bekasi (DTKB) tentang penerapan sistem itu.

"Kami masih mengkaji jumlah butir (personel) yang akan ditempatkan di titik-titik yang menjadi dampak penerapan sistem ini. Namun, setiap hari kita kerahkan 250 butir di wilayah Kota Bekasi," kata Yayan dikutip dari Pojoksatu.id, Jumat (23/2/2018).

Yayan mengatakan tahun 2017 lalu pemerintah daerah sempat menentang wacana ini. Sebab, menurut dia, kebijakan tersebut akan membuat arus lalu lintas di ruas jalan arteri semakin semrawut.

Soalnya, kendaraan yang tidak diperkenankan masuk gerbang Tol Bekasi Barat dan Bekasi Timur akan memilih jalan arteri.

Saat ini saja di sejumlah jalan arteri semakin padat terutama saat jam sibuk seperti di Jalan KH. Noer Ali, I Gusti Ngurah Rai dan sebagainya.

"Kendaraan yang berpelat ganjil/genap yang bukan jadwalnya pasti akan memilih jalan arteri untuk menempuh perjalanannya," ujar Yayan.

Meski sempat menentang, tetapi pemerintah daerah tetap melaksanakan keputusan pemerintah pusat.

Menurut dia, petugas kepolisian, Dishub dan BPTJ akan bersiaga di dua titik pintu masuk ruas tol Jakarta-Cikampek di wilayah Kota Bekasi.

"Kedua titik itu di antaranya gerbang tol Bekasi Timur dan Bekasi Barat. Petugas akan menghalau kendaraan berpelat ganjil/genap bila tidak sesuai dengan jadwalnya," tandasnya. (Gie)