Indolinear.com, Tangsel - Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan (Tangsel) saat ini sedang melakukan percepatan pendataan Basis Data Terpadu (BDP) yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas penerapan sasaran program-program perlindungan sosial.

Hal ini dikatakan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial, Teddy Meiyadi dalam Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Sosial di Puspitek, Serpong, Tangsel pada Senin (12/3).

Dengan menggunakan data dari BDT, maka akan membantu mengurangi kesalahan dalam penetapan sasaran program perlindungan sosial yang ada di Kota Tangsel. Ia juga menekankan, akan menggunakan sistem berbasis outcome dengan sasaran kemiskinan sehingga masalah sosial lainnya dapat teratasi.

"Saat ini sudah terdapat 15.009 ribu Kartu Keluarga (KK) atau 45 ribu jiwa warga miskin yang terdata. Perubahan data demikian ditetapkan oleh Walikota Tangsel kepada Menteri Sosial agar dapat dijadikan BDT, agar tidak salah sasaran dalam penyempurnaan data," ujar Teddy.

Lanjutnya, dari data tersebut juga telah digulirkan bantuan pangan non tunai senilai Rp 110 ribu/KK bahkan sebanyak 8.582 jiwa dari 15.009 mendapat bantuan senilai Rp 1,7 hingga Rp 2 juta tiap tahun yang didapat dari Program Keluarga Harapan (PKH).

"Oleh karena itu kami percepat dengan target 50 persen dalam waktu satu tahun, kami berharap di tahun 2021 dapat selesai," ungkapnya.

Selain data dan waktu yang tepat sasaran, Teddy juga mengatakan ingin mengumpulkan sumber dana lain untuk membantu percepatan penanganan sosial melalui Corporate Social Responsibility perusahaan yang dibantu dengan data dari Dinas Pemukiman.

"Kita perjuangkan dana juga untuk disabilitas, dan persoalan yang ada di dalam rumah yang harus dipetakan secara detail. Kemudian, usulan-usulan tersebut akan masuk  kedalam tahap bottom up hingga Musrenbang tingkat Kota," pungkas Teddy.

Sementara Walikota Tangsel, Airin Rachmi Diany berharap Dinas Sosial mampu meng-upgrade data dan menurunkan angka orang miskin di tiap Kecamatan yang ada di Kota Tangsel. Ia pun berharap, jangan sampai program ini tidak berjalan dengan baik.

"Kalau ada orang miskin, kita tempel stiker di rumahnya. Jadi jangan sampai warga mampu juga mendapat bantuan. Jangan sampai pendataan salah. Saya berharap angka kemiskinan bisa turun, jadi pemerintah bisa fokus ke pemberdayaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Tangsel," ungkap Airin.

Yang terpenting, kata Airin, urusan sosial jangan menjadi sebuah pencitraan. Masyarakat yang tidak mampu harus merasakan bantuan langsung dari pemerintah.  (adv)