Indolinear.com, Tangsel - Pemerintah Kota Tangsel bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sepakat untuk mengoptimalkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tidak semata diatas kertas, langkah-langkah lanjutan dan persuasif dilaksanakan Pemkot Tangsel melalui sinergi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) demi memastikan warga Tangsel memiliki BPJS.

Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany menegaskan Pemerintah Kota Tangsel mendukung penuh program yang digulirkan dari pusat ini. Salah satu yang dilakukan Pemkot Tangsel dengan menerapkan sosialisasi dan pemberlakuan kebijakan dan aturan di masing-masing OPD yang terintegrasi dengan BPJS. Dengan integrasi antar OPD dengan BPJS baik sosialiasi dan kebijakan, diharapkan dapat merealisasikan target seratus persen warga Kota Tangsel memiliki BPJS.

"Kita dukung semua kebijakan dari pusat, sesuai dengan target nasional kita harus tercapai untuk JKN," bebernya.

Asisten Daerah Kota Tangsel Bidang Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat (Asda III) Teddy Meiyadi menambahkan, Pemkot Tangsel akan bekerja maksimal untuk mencapai target 100 persen warga Tangsel memiliki BPJS hingga akhir tahun 2018. Dengan kata lain, sekitar 1,5 juta warga Tangsel harus memiliki BPJS.

"Dari jumlah penduduk Kota Tangsel itu, saat ini 62 persennya sudah memiliki BPJS. Sampai akhir 2018 ini kami akan optimalkan sumber daya yang ada agar sisanya terdaftar di BPJS," ujarnya optimis.

Dijelaskan Teddy target tiga bulan kedepan, pihaknya bersama OPD yang lain akan meningkatkan pelaksanaan sosialisasi ke seluruh potensi-potensi yang ada. Harus dijelaskan secara persuasif dan massif bahwa program nasional ini harus berjalan dengan sempurna. Menjadi peserta BPJS kata Teddy untuk memastikan ketersediaan kebutuhan tindakan medis bagi seluruh warga. Jadi membayar bukan untuk sakit, tapi yang sehat mensubsidi yang sakit.

"Kami akan terus sosialisasi ke potensi-potensi yang ada. Utamanya ke mitra kerja," ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, Suhara Manulang, dalam rangka mencapai target, pihaknya pun terus berkoordinasi dengan sejumlah OPD terkait langkah-langkah ke depan yang akan dilakukan.

Dikatakan Suhara Manulang, berdasarkan data yang ada di BPJS, masyarakat Kota Tangsel yang terdaftar baru mencapai 62 persen dari total. Disisi lain, akhir 2018 ini menjadi target bersama agar seluruh warga Tangsel menjadi peserta BPJS. Itu sebabnya semua OPD harus terlibat dalam mensukseskan program tersebut.

"Sampai bulan Mei ini kita akan melakukan sosialisasi, baru dipertemuan ke dua nanti masing-masing OPD kembali akan ditanya soal rencana aksinya seperti apa," katanya.

Maksimalkan Mitra Kerja Untuk Optimalisasi Kepemilikan BPJS

Memaksimalkan mitra kerja yang dimiliki Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Tangsel jadi salah satu strategi yang juga dianggap efektif untuk memastikan warga Tangsel memiliki BPJS.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangsel, Suhara Manullang menjelaskan berdasarkan hasil evaluasi dan kesepakatan bersama, maka seluruh OPD di Kota Tangsel diwajibkan untuk meningkatkan peran serta mitra kerja dalam upaya optimalisasi kepemilikan BPJS warga Tangsel.

"Saat ini terus disosialisasikan masing-masing OPD soal pentingnya BPJS. Salah satunya ke mitra kerja OPD," ujar Suhara.

Diharapkan dengan sosialisasi ini, mitra kerja masing-masing OPD akan juga ambil bagian dalam hal kewajibannya merealisasikan kepemilikan BPJS. Semisal, untuk Dinas Pendidikan bisa bekerjasama dengan sekolah-sekolah. Untuk DPMPTSP kerjasama dengan mitra dengan menyiapkan regulasi perijinan mengenai kepemilikan BPJS. Perusahaan yang belum mendaftarkan pegawainya BPJS Kesehatan maka perijinan di Kota Tangsel melalui DPMPTSP tidak disetujui.

Pemberlakuan kebijakan dan sosialisasi ini terang Suhara terkait dengan implementasi PP nomor 86 tahun 2013 tentang tata cara pengenaan sanksi adminiatratif. Bagi masyarakat yang tidak punya BPJS kesehatan kedepannya tidak akan bisa mengurus perijinan, baik dari perusahaan maupun perorangan.

Kepala BPJS Kesehatan Kota Tangsel Dwi Asmariyati mengaku pihaknya pun berharap cakupan kesertaaan program JKN di wilayah Kota Tangsel bisa mencapai 95 bahkan 100 persen. Dwi mengatakan untuk mendaftar BPJS Kota Tangsel memiliki tiga tempat. Kantor BPJS Kota Tangsel, Ruko Taman Tekno Widya Blok C1, Jalan Tekno Widya, Setu, Kota Tangerang Selatan untuk mandiri. Sementara untuk perusahaan dapat mengurus BPJS di kawasan Pasar Modern BSD dan juga di kawasan Mall WTC Serpong, Tangsel.

"Jadi saya berharap dari sini kita dapat memformulasikan apa saja peran dari masing-masing OPD, dalam rangka percepatan menuju UHC," tuturnya.

Untuk diketahui, sebanyak 762.513 warga Tangsel mengikuti BPJS kesehatan. Pemerintah Kota Tangsel membayar sebanyak 8.235 jiwa, untuk tenaga kerja honorer, PMKS dan Kader.(adv)

Informasi menarik lainnya seputar Kota Tangerang Selatan silahkan kunjungi website: http://tangerangselatankota.go.id