Indolinear.com, Tangsel - Pemilihan Umum (Pemilu) adalah hal yang biasa dijalankan disebuah negara yang menganut sistem republik seperti Indonesia. Namun jangan sampai Pemilu yang dijalankan ini justru menjadi pemecah persatuan dan kesatuan bangsa.

Hal ini dikatakan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Tangsel Azhar Syamun dalam Diskusi Publik di Telaga Seafood Serpong Tangerang Selatan (Tangsel), pada Selasa 22 Januari 2019.

Menurutnya seluruh Agama yang ada tentunya mengedepankan kerukunan walaupun Indonesia terdiri dari berbagai keragaman.

"Kita harus melihat bagaimana sejarah Negara Indonesia ini berdiri. Indonesia awalnya adalah hasil perjuangan para pahlawan yang merebut kemerdekaan dari penjajah. Saat itu para pahlawan berjuang tidak memandang agama, suku dan asalnya. Sekarang Indonesia sudah merdeka yang merupakan hasil perjuangan pahlawan. Kita tinggal menikmatinya sehingga sayang sekali jika bangsa ini menjadi terpecah-pecah," ujar Azhar.

Sejak awal berdiri Indonesia menerapkan sebagai negara Republik bukan sebagai negara kerajaan dan negara liberal.

"Konsekuensi negara Republik adalah Pemilu, sehingga masyarakat tinggal melaksanakan Pemilu. Dalam pemilu tentunya ada perbedaan pilihan dan ini merupakan hal yang wajar. Tetapi perbedaan ini jangan sampai menimbulkan perpecahan. Karena jika ada perpecahan maka yang akan mengalami kerugian adalah kita sendiri," kata Azhar.

Dalam Diskusi yang mengangkat tema : "Peran Agama Dalam Menjaga Stabilitas Politik dan Keamanan Menjelang Pemilu 2019" ini juga hadir sebagai pembicara dari UIN Syarif Hidayatullah, Media Zaenul Bahri.

Dalam materinya ia menyayangkan kondisi saat ini terutama menjelang Pilpres 2019 yang sudah memberikan dampak perpecahan dalam organisasi kemasyarakatan yang ada.

"Kenapa hanya karena dua orang Prabowo dan Jokowi kita menjadi terpecah belah. Prabowo adalah orang Islam, Jokowi juga orang Islam. Kalau tidak pilih nomor 01 maka pilih nomor 02 dan sebaliknya tidak memilih nomor 02 maka pilih nomor 01. Jika tidak suka dengan salah satu calon lebih baik diam dan tidak banyak berkomentar karena ini yang lebih disukai oleh Nabi Muhammad," pesan Media Zaenul Bahri.

Media Zaenul Bahri juga membandingkan antara Indonesia dengan negara Islam lain yang ada didunia.

"Di negara-negara Islam yang lain cukup banyak perpecahan diantara masyarakatnya. Tetapi di Indonesia ada tradisi-tradisi yang dimasukan dan disebut sebagai Islam Indonesia. Islam Indonesia ini tidak ada di negara Islam lainnya.

Islam Indonesia harus diperjuangkan agar tidak hilang. Karena ini yang membuat Islam di Indonesia menjadi lebih bersatu dan menghilangkan adanya perbedaan yang ada dimasyarakat. Termasuk perbedaan pilihan dalam Pilpres 2019," ucap Media.

Sementara itu Ketua Komisi Kerukunan Umat Beragama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tangsel Mujar Ibnu Syarif mengingatkan kepada peserta diskusi bahwa kewajiban umat beragama dalam mendukung pembangunan infrastruktur ada didalam Alquran yaitu Surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu".

"Aqad tersebut bisa dikatakan sebagai Kontrak Imamah dan bersifat timbal balik antara presiden dan rakyat. Aqad juga berisi hak dan kewajiban bersama antara Presiden dan Rakyat. Presiden sebagai Kepala Negara wajib membangun dan memajukan bangsa serta negara terutama membangun infrastruktur.

Rakyat wajib mendukung kebijakan Kepala Negara membangun Infrastruktur termasuk taat membayar pajak yang dananya digunakan untuk membuat infrastruktur," paparnya.

Menurut Mujar ada tiga ketaatan yang harus diperhatikan yang pertama yaitu taat kepada Allah, kedua taat kepada Rosul dan ketiga taat kepada Ulil Amri.

"Pertama taat kepada Allah yang berarti taat kepada segala perintah dan larangan-Nya yang termaktub dalam kitab suci al-Qur'an. Kedua adalah taat kepada Rasul-Nya yang berarti taat kepada segala perintah dan larangan Nabi yang tercantum dalam hadits-haditsnya. Taat yang ketiga adalah taat kepada ulil amri yang berarti taat kepada berbagai peraturan di bidang politik dan lain-lain yang ditetapkan oleh ulil amri (pemerintah). Taat kepada ulil amri sama dengan taat kepada Presiden. Salah satu implementasinya adalah selalu mendukung kebijakan politik Presiden dalam membangun infrastruktur," tutup Mujar.

Ketua Panitia Diskusi, Sekretaris MUI Tangsel Abdul Rojak mengatakan tujuan dari Diskusi ini adalah agar masyarakat Tangsel pada khususnya, memahami peran agama dalam mewujudkan Pemilu 2019 yang aman dan lancar.

"Perbedaan pilihan adalah hal yang wajar sehingga diharapkan masyarakat dapat menyikapi perbedaan pilihan dalam Pemilu dengan bijak dan tidak menimbulkan terjadinya perpecahan maupun konflik dimasyarakat khususnya selama Pemilu 2019 mendatang," pungkas Rojak.(Sopy)